Balada Mujianto, “Robin Hood” dari Medan yang Kini Jadi Pesakitan Halaman all

Diposting pada

MEDAN, KOMPAS.com – Belum tampak kesibukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara, meski halamannya sudah penuh mobil.

Usai menikmati penganan khas dan kopi terbaik, tim dari Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Sumatera Utara yang salah satunya Kompas.com, memasuki gedung tua berstatus cagar budaya yang berada di Jalan Pengadilan, Kota Medan, 14 September 2022 lalu.

Kompas.com dan KJI mengikuti persidangan perkara Mujianto Alias Anam dengan agenda utama mendengarkan keterangan saksi.

Baca juga: Diduga Terlibat Korupsi BTN Rp 39,5 Miliar, Pengusaha Properti Ditahan Kejati Sumut

Informasi yang didapat, persidangan akan dibuka pukul 09.00 WIB, namun sampai 30 menit berjalan, ruang sidang Cakra 8 masih kosong.

Di Medan, Mujianto dikenal sebagai “orang China” kaya yang dermawan. Jangankan kepada sesama etnis Tionghoa, warga pribumi pun banyak yang merasakan uluran tangannya.

Kalau di markas Polda Sumut, banyak personel polisi yang malu-malu kucing bilang dia baik dan royal.

Sebaliknya, di mata pegiat antikorupsi dan para aktivis, pengusaha properti ini dituding sebagai perampok tanah rakyat, lalu menutupinya dengan sumbangan di sana-sini, bak Robin Hood.

Hampir satu jam menunggu, dari arah pintu masuk belakang gedung pengadilan, muncul pria tinggi besar mengenakan kemeja putih dengan masker warna senada.

Dia langsung memasuki ruang sidang, berbincang sejenak dengan para penasihat hukumnya, matanya liar memperhatikan sekitarnya.

Kemudian dia duduk di kursi kayu panjang barisan depan, menyandarkan sebagian punggungnya ke dinding. Laki-laki berumur 67 tahun dengan uban menutupi kulit kepala, tampak sehat, segar dan bugar.

Pada agenda sidang kali ini, Mujianto bertindak sebagai Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR).

Dia didakwa Jaksa Penuntut Umum M Isnayanda melanggar Pasal 2 Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana jo Pasal 5 ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Bermodal dua alat bukti, jaksa mendakwa Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi ini terlibat dalam kredit macet di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 39,5 miliar.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi BTN Medan, Pinjaman Rp 39,5 Miliar Digunakan untuk Bayar Utang

Meski kasus Fredy Sambo sedang panas-panasnya dan menjadi sorotan masyarakat, tak membuat kasus Mujianto luput dari perhatian.

Mulai dari penetapan sebagai tersangka, sampai isu penahanannya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta Kelas 1 Medan yang hanya tiga hari, tetap terpantau.

Praktisi hukum Muslim Muis bilang, kejaksaan dan pengadilan harus serius menangani kasus Mujianto karena konglomerat ini punya rekam jejak buruk dalam proses penegakan hukum.

Pernah menjadi buronan Polda Sumut, masuk daftar pencaria orang (DPO), kemudian ditangkap imigrasi Cengkareng pada 2018.

Saat itu, Mujianto menjadi tersangka penipuan penimbunan lahan senilai Rp 3 miliar di Belawan, dengan pelapor pengusaha Armyn Lubis.

Setelah berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan membayar jaminan sebesar Rp 3 miliar, penahanannya ditangguhkan.

“Tidak ada sistem seperti itu dalam protap kejaksaan. Ini bukti kesaktian Mujianto. Apakah kesaktiannya akan berlanjut di kasus BTN? Tergantung keseriusan penegak hukum, terutama kejaksaan dan majelis hakim yang menyidangkan perkara,” kata Muslim.

Mantan wakil direktur LBH Medan ini mengungkapkan, Mujianto sebagai Direktur PT ACR pernah terlibat kasus tanah eks HGU di Pasar 4, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang pada 2015.

Perusahaannya membangun dan menjual ruko di lahan tersebut, namun yang dihukum malah tokoh masyarakat Tamin Sukardi yang sudah meninggal dunia.

Menurut Muslim, kasus ini harusnya bisa menjadi pintu masuk Kejaksaan Agung untuk melakukan bersih-bersih terhadap oknum jaksa nakal. Mulai dari menyidik sampai yang melakukan eksekusi.

Kasus Tamin tercatat dalam sejarah sebagai satu-satunya terpidana korupsi tanah negara, padahal dia hanya berperan sebagai saksi perjanjian dengan PT ACR.

Baca juga: Kejati Sumut Temukan Dugaan Korupsi Mafia Tanah di Kawasan Hutan Lindung Sergai

Penyidik juga melakukan blunder dengan menyita tanah seluas 20 hektar yang tidak pernah ada, dan diduga sengaja diciptakan agar Tamin bisa “lengket” dalam penyidikan tersebut.

Dalam penyidikan dugaan korupsi, dakwaan dan tuntutan disebutkan untuk 106 hektar namun yang disita 126 hektar.

“Ini aneh, Almarhum Tamin dan keluarganya berhak mendapatkan keadilan dalam kasus ini,” tegas Muslim.

Putusan kasus Tamin juga rancu karena pertama kali dalam sejarah peradilan Indonesia, ada putusan Tipikor bernuansa perdata yang menguntungkan Mujianto.

Saat eksekusi Putusan Kasasi Tamin pada 2019, kejaksaan mengembalikan tanah seluas 74 hektar kepada Mujianto, membebankan pembayaran kewajibannya kepada Tamin sebesar Rp 103 miliar dengan cara dicicil.

Perlakuan khusus Kepala Kejati Sumut yang waktu itu dipimpin Fachruddin dan Kepala Kejaksaan Negeri Deliserdang Harli Siregar harus dievaluasi Jaksa Agung.

Hal ini karena tanah seluas 74 hektar dikembalikan ke Mujianto hanya dengan membayar cicilan pertama sebesar Rp 12,9 miliar. Cicilan kedua Rp 5 miliar, tiga tahun kemudian tepatnya April 2022, Mujianto terjerat kasus kredit macet BTN.

Muslim berharap, Mujianto tidak diberi penangguhan penahanan selama menjalani proses hukum. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) diminta turun tangan mengawasi jalannya proses hukum.

“KPK dan KY harus mengawasi persidangan Mujianto, saya percaya dengan kredibilitas dua lembaga ini,” ucapnya.

Faktanya, Majelis Hakim Tipikor pada PN Medan yang diketuai Immanuel Tarigan mengabulkan penangguhan penahanan terdakwa dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota pada 15 Agustus 2022.

Pertimbangannya: ada jaminan dari istri, penasihat hukum, ketua Yayasan Pendidikan Cemara Asri Malahayati, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Majelis Zikir Ashsholah Daarussalaam Muhammad Dahrul Yusuf dan Ketua Yayasan Pendidikan Mazila Muhammad Iskandar Yusuf.

Selain itu, uang jaminan sebesar Rp 500 juta dan surat keterangan dari RS Royal Prima Medan yang menyebut Mujianto didiagnosa suspek jantung dan hipertensi yang memerlukan perawatan.

Hakim juga memberikan perlakuan yang sama kepada Elviera (berkas terpisah) notaris yang diduga terlibat dalam perkara ini.

Sontak, keputusan hakim mendapat protes Komite Rakyat Bersatu (KRB), mereka berunjukrasa ke PN Medan pada 30 Agustus 2022. Menuntut Mujianto dan Elviera ditahan kembali demi rasa keadilan.

Massa juga mempertanyakan alasan penyakit jantung, menurut massa, RS Royal Prima Medan tidak pernah mengeluarkan diagnosa sakit jantung.

Kejaksaan Negeri Medan juga menegaskan, sebelum penahanan telah melakukan cek kesehatan melibatkan tim medis RSU dr Pirngadi Medan yang hasilnya menyatakan Mujianto sehat walafiat.

Koordinator Aksi Johan Merdeka mengancam akan melaporkan ketua PN Medan dan majelis hakim yang menyidangkan ke Mahkamah Agung. Dirinya curiga ada praktik suap dan gratifikasi karena putusan hakim dinilai diskriminatif.

“Majelis hakim menjadikan Mujianto tahanan kota, padahal dia diberatkan dengan kasus korupsi Rp39,5 miliar,” kata Johan kepada Tim KJI, Senin (12/9/2022).

Ciderai rasa keadilan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sebagai lembaga yang concern dengan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meminta majelis hakim pemeriksa perkara Register Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn untuk mencabut Penetapan Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn Tanggal 15 Agustus 2022 dan menetapkan terdakwa Mujianto ditahan kembali untuk kepastian hukum (rechtsecherheit) dan keadilan (gerechtigheat).

Pendapat hukum atau legal opinion disampaikan lewat warkat bertanggal 19 September 2022, ditandatangani Wakil Direktur LBH Medan Irvan Putra dan Kepala Divisi Sipil dan Politik Maswan Tambak.

Tembusannya ke presiden, KPK, Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Pengadilan Tinggi Medan, Ketua PN Medan dan Kepala Kejaksaan Negeri Medan.

Dari pemberitaan media massa yang mereka rangkum, disebut kepala Kejari Medan kecewa dengan pengalihan penahanan Mujianto dengan alasan kesehatan.

Hasil radiologi Nomor: 2207008677 dan Nomor Rekam Medis:194223 Kode Lab: L2207009096 dengan dokter perujuk Erwin Sopacua pada 29 Juli 2022, tidak ditemukan diagnosa penyakit jantung yang diderita Mujianto. Juga dinyatakan yang bersangkutan bisa dirawat jalan.

“Keputusan majelis hakim menimbulkan reaksi, dituding menyalahi aturan hukum, melakukan diskriminatif dan diduga menerima gratifikasi. Apalagi, sebelum proses persidangan, Mujianto sempat masuk DPO,” timpal Maswan kepada Tim KJI, Senin (19/9/2022).

Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum FITRA Sumut Siska Barimbing menjelaskan fakta-fakta persidangan Mujianto.Kompas.com/Mei Leandha Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum FITRA Sumut Siska Barimbing menjelaskan fakta-fakta persidangan Mujianto.

Penahanan memang sebagai tindakan aparat penegak hukum yang dibenarkan. Gunanya merampas kemerdekaan sementara seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Baca Juga :   Bukti Komitmen Serius, Hari Ini 10 Ton ‘Bareh Solok’ Dikirim Ke PT. Food Station

Penahanan bukanlah penghukuman melainkan satu tindakan yang sah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi tindak pidana.

Terkait pengalihan penahanan, hakim memiliki wewenang, namun harusnya selektif, terlebih jika kasus masuk ranah pidana korupsi.

Menurut Maswan, pengalihan penahanan Mujianto menciderai rasa keadilan, jaminan uang Rp 500 juta menimbulkan asumsi kewenangan hakim telah dibeli. Jumlah uang jaminan tidak sebanding dengan kerugian negara.

“Tidak layak jika terdakwa yang sebelumnya mempersulit proses hukum sampai ditetapkan DPO mendapat perlakuan spesial dari majelis hakim. Soal kesehatan, tidak menunjukkan ada urgensinya,” papar Maswan.

Dia menduga ada yang janggal dengan pengalihan penahanan Mujianto. Pasca menjadi tahanan kota, muncul gejolak, aksi-aksi yang menuntut dia ditahan lagi.

Kalau tidak ditahan, dikhawatirkan dapat mengganggu atau menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk mengintervensi proses hukum.

Maswan berharap, proses hukum transparan supaya publik tidak berasumsi telah terjadi proses peradilan yang buruk. Saat ini, persidangan sedang menggali keterangan para saksi, penuntut umum dan majelis hakim harus menggali perkara untuk dibuktikan.

“Mencari kebenaran materiil agar terdakwa tidak berpeluang bebas, dari sekarang, kasus ini harus dikawal benar-benar,” ucap Maswan.

Rampok uang BTN

Yudi Pratama dari Sentra Advokasi Hak Dasar Rakyat (SAHdaR) yang memantau kasus sejak awal mengungkapkan, Mujianto mengambil kredit KPR di Bank Sumut dan Canakya Suman di BTN Medan dengan objek yang sama.

Itulah mengapa kemudian Mujianto tidak dapat mengajukan pinjaman ke BTN. Indikasi sementara, dia sudah didaftarhitamkan alias black list.

“Mujianto telah memiliki KPR di Bank Sumut, ini bertentangan dengan ketentuan KPR karena dilakukan dalam waktu bersamaan untuk membuat seolah-olah agunan di Bank Sumut dialihkan ke BTN. Pakai cover note yang dibuat notaris Elviera. Seolah-olah perbuatan ini over kredit, padahal bukan,” katanya.

Dalam persidangan, Yudi menilai, kredit atas nama Mujianto tidak dibahas sehingga semua kesalahan dilimpahkan pada Canakya. Fokus pada sanksi yang akan didapat BTN atas kesalahan Canakya mengajukan kredit bermodalkan cover note alias kredit bodong.

Yudi mengilustrasikan, Canakya dapat kredit di BTN dengan objek agunan milik Mujianto yang masih berada di Bank Sumut.

“Hal ini Tidak mungkin tanpa persetujuan Mujianto, dibuatlah seolah-olah Canakya melakukan jual beli. Sejak awal, kasus ini dimanipulasi untuk merampok uang BTN. Diduga Canakya orang suruhannya Mujianto,” ungkap mahasiswa jurusan hukum semester akhir ini.

Menurut Yudi, sejak awal disidangkan, kasus ini sudah kontroversial. terlebih dengan pengalihan status penahanan dua terdakwa.

Dia akan terus memantau dan mengawasi jalannya persidangan untuk melihat penuntutan jaksa terhadap para terdakwa.

“Akan melakukan kajian terhadap kasus-kasus korupsi di sektor perbankan yang terjadi di Sumut untuk memberi informasi yang lebih komprehensif ke masyarakat bahwa korupsi perbankan berdampak besar bagi keuangan negara,” kata Yudi.

Hal ini juga ditegaskan Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut Siska Barimbing, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, kasus ini bermula dari kredit macet di BTN yang menyebabkan kerugian negara.

Sederhananya, dalam mengajukan kredit harus ada agunan yang nilainya lebih besar dari pinjaman yang dimohonkan berdasarkan azas kehati-hatian.

Tim analisis kredit memastikan legalistas agunan apakah milik pribadi pemohon atau badan hukum dan tim legal melakukan cek bersih.

Siska menilai, ada niat dan kelalaian yang disengaja pihak bank. Alasannya, alas hak bukan atasnama pemohon PT KAYA yang Direkturnya Canakya Suman, melainkan PT ACR.

Soal niat, sudah ada memo dari BTN pusat agar dilakukan balik nama supaya semua agunan menjadi jaminan yang aman dan untuk mengantisipasi kredit macet, namun tidak dilakukan BTN Cabang Medan.

“Mereka secara jelas dan sadar tidak melakukan instruksi BTN pusat. Beberapa pihak menyatakan praktik ini biasa dilakukan di perbankan, ini statement yang berbahaya. Kalau praktik-praktik begini sering dilakukan, asumsinya adalah semua penyaluran kredit di perbankan bermasalah, tidak menerapkan azas kehati-hatian…” katanya.

“Uang di bank itu, kan bukan uang mereka, itu uang publik dalam berbagai bentuk produk perbankan. Kenapa perkara ini patut disorotin, ini bank negara, bagaimana nasabah bisa merasa aman dan nyaman kalau ternyata perbankan biasa melakukan hal-hal seperti ini. Hanya untuk memenuhi target dan perfoma kredit, tapi membahayakan,” sambungnya.

Perempuan ini mempertanyakan, kenapa bisa dilakukan dua kali hak tanggungan dalam satu objek perjanjian kredit yang sama, fungsi cek bersih-nya di mana? BPN pasti tidak akan memberikan karena setiap objek yang sudah diberi hak tanggungan terdaftar dan bisa dicek.

Sidang perkara korupsi Rp39,5 miliar di BTN Kantor Cabang Medan dengan terdakwa Mujianto digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Medan. Kompas.com/Mei Leandha Sidang perkara korupsi Rp39,5 miliar di BTN Kantor Cabang Medan dengan terdakwa Mujianto digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

Terlibatnya Mujianto yang dikenakan pasal TPPU, Siska mewanti-wanti untuk berhati-hati menggunakan pasal pencucian uang karena uang yang digunakan berarti dari hasil kejahatan seperti korupsi.

Dirinya melihat peranan Mujianto dalam kasus ini sedikit sekali, sebab di perjanjian kredit sebelumnya, Mujianto memang punya hubungan bisnis yang cukup rumit dengan Canakya tetapi murni hubungan perdata.

“Mujianto tak bisa mengelaknya, di sini kesalahannya. Pinjaman di Bank Sumut Rp 35 miliar, sisanya tinggal Rp 13,4 miliar yang tak bisa dibayar. Mengatasnamakan namanya, uangnya dipakai Canakya untuk proyek pembangunan Takapuna. Kenapa dia juga kena? karena tetap, pinjaman itu atasnamanya, bukan Canakya,” tutur Siska.

Artinya, Canakya sudah mengetahui dirinya tidak mampu membayar kredit di Bank Sumut. Mulailah dia mendekati Dayan untuk mempertemukannya dengan pihak BTN.

Pada 3 Maret 2014, dia berhasil mendapat uang dari BTN, sebagian digunakan untuk menebus utang di Bank Sumut yang jatuh tempo di hari yang sama, 3 Maret 2014.

Dibuatlah seolah-olah proses kredit dilakukan 25 Februari 2014 dan agunannya sudah ada. Mulai 25 Februari sampai 3 Maret, di sinilah permufakatan jahat antara Canakya dan BTN terjadi. Seminggu kemudian, Mujianto menandatangani semua surat-surat.

Proses balik nama tinggal keputusannya Canakya dengan BPN, apalagi Mujianto sudah memberikan Surat Kuasa Menjual kepadanya.

Tinggal kesepakatan kedua belah pihak, apakah semua pajak ditanggung Canakya atau bagi dua. Kemungkinan soal pajak bali knama yang mahal yang membuat urusan baliknama jadi lambat.

“Pihak bank juga tidak bisa melakukan baliknama sepihak, harus ikut si Canakya. Apakah si Canakya yang tidak kooperatif, nanti bisa kita lihat di persidangan. Kenapa tidak dibaliknamakan segera? Kan, uangnya bisa dipotong, biasanya itu…” imbuhnya.

Sengkarut SHGB

Jaksa Penuntut Umum Isnayanda mendakwa Mujianto melakukan perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Yasa Griya Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp 39,5 miliar antara BTN Kantor Cabang Medan dengan PT KAYA melawan hukum karena untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara.

Terdakwa dengan Direktur PT Mestika Mandala Perdana, Agus Salim, melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada 27 Januari 2011 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1422 dengan total tanah seluas 103.448 meter persegi di Jalan Sumarsono Kompleks Graha Metropolitian, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumut.

Seluas 13.860 meter persegi dialihkan terdakwa kepada Canakya Suman sesuai PPJB di bawahtangan pada 28 November 2011 senilai Rp 45 miliar lebih.

Empat tersangka dari pihak BTN Kantor Cabang Medan hadir sebagai saksi di persidangan dengan terdakwa Mujianto di Pengadilan Tipikor pada PN Medan.Kompas.com/Mei Leandha Empat tersangka dari pihak BTN Kantor Cabang Medan hadir sebagai saksi di persidangan dengan terdakwa Mujianto di Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

Rencananya, di atas lahan tersebut, dibangun proyek perumahan Takapuna Residence sebanyak 151 unit yang legalitas proyeknya atasnama terdakwa.

Untuk membayar lahan, Canakya memberi uang muka sebesar Rp 6,7 miliar lebih dengan mencicil delapan kali.
Belum lunas, terdakwa mengajukan dan menerima fasilitas kredit rekening koran selama satu tahun sebesar Rp 35 miliar dari Bank Sumut Cabang Tembung berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 008/KC024.APK/KRK/2012 tanggal 2 Maret 2012 yang jatuh tempo pada 3 Maret 2013. Agunannya tanah seluas 16.306 meter persegi yang ada di SHGB Nomor 1422. Kewajiban melunasi kredit dibebankan terdakwa kepada Canakya.

Karena telah terjadi jual beli, maka SHGB Nomor 1422 dipecah menjadi SHGB Nomor 402 atasnama PT ACR seluas 16.306 meter persegi, yang kemudian dipecah persil menjadi 151 SHGB atasnama PT ACR yang dijadikan agunan Kredit Rekening Koran atasnama terdakwa.

Canakya tidak mampu melunasi kredit di Bank Sumut, terdakwa memperpanjang kredit setahun lagi dengan Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor :011/KC024.APK/KRK/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang jatuh tempo pada 3 Maret 2014 senilai Rp 23,9 miliar, sisa kewajiban dan tunggakan kredit sebelumnya.

Baca Juga :   Kapolrestabes Medan Hadiri Talk Show dan Pelantikan Pengurus Badko HMI & KOHATI Sumut

Ternyata, Canakya kesulitan menyelesaikan pembangunan Takapuna Residance dan tidak mampu melunasi kredit di Bank Sumut.

Lewat Dayan Sutomo yang ketika itu menjabat ketua Komite UMKM di Kadin Sumut, bertemulah Canakya dengan Ferry Sonefille selaku Branch Manager BTN Kantor Cabang Medan.

Atas sepengetahuan terdakwa, pada 8 Juli 2013, Canakya selaku Direktur PT KAYA mengajukan surat permohonan kredit untuk pembangunan 151 unit rumah di Takapuna Residance tanpa melampirkan RAB pekerjaan dan menyebut besaran nilai kredit yang dibutuhkannya kepada BTN Kantor Cabang Medan.

Walau ada Standart Operasional Prosedur (SOP) terkait Kebijakan Analisis Kredit Komersial pada Surat Edaran Direksi PT BTN (Persero) Tbk. Nomor :18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang berlaku 1 Juni 2011, dan mengetahui bahwa status legalitas proyek perumahan Takapuna Residance beserta 115 SHGB yang akan dijadikan agunan bukan milik Canakya selaku pemohon kredit serta masih berstatus agunan kredit di Bank Sumut Cabang Tembung, BTN Kantor Cabang Medan tetap merekomendasikan pemberian fasilitas KMK Konstruksi Yasa Griya sebesar Rp 49 miliar.

Kesimpulan dan rekomendasi pada Perangkat Analisa Kredit (PAK) Nomor : 072/PAK-KYG/Mdn.Ut/HCLU/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat Aditya Nugroho, disetujui R. Dewo Pratolo Adji selaku Kepala Unit Kredit Komersial (HCLU), Agus Fajariyanto selaku Deputy Branch Manager/ Wakil Pimpinan Cabang dan Ferry Sonefille selaku Branch Manager/Pimpinan Cabang serta melampirkan Memo Nomor: 916 /M/MDN.Ut/HCLU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani Ferry Sonefille dan Agus Fajariyanto kepada Divisi CMLD BTN pusat sebagai pihak pemutus besaran plafond kredit yang akan diberikan.

Isnayanda mengatakan, para saksi tidak pernah melihat asli dokumen SHGB perumahan Takapuna Residance yang akan dijadikan objek agunan.

Mereka juga tidak pernah melihat Akta Jual Beli atau bukti pembayaran atau pelunasan jual beli antara terdakwa dengan Canakya atas objek yang akan dijadikan agunan kredit.

Namun, mereka mengetahui bahwa objek yang akan dijadikan agunan terikat sebagai agunan kredit rekening koran di Bank Sumut Cabang Tembung atasnama terdakwa.

“Mereka juga mengetahui proyek Takapuna Residence sebelumnya telah dibiayai melalui Kredit Rekening Koran dari Bank Sumut dan progress fisik pembangunannya sudah 70 persen,” kata Isnayanda.

Setelah ada persetujuan kredit dari CMLD BTN pusat, Canakya meminta BTN Cabang Medan merubah plafond kredit dan SHGB yang akan diagunkan tidak dibaliknamakan terlebih dahulu sehingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang digunakan sebagai syarat baliknama tidak dibayar.

Canakya bersama Ferry Sonefille menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 yaitu pemberian fasilitas KMK Konstruksi Kredit Yasa Griya dengan plafond kredit Rp 39,5 miliar dengan 93 SHGB sebagai agunan dan masih menjadi jaminan kredit atasnama terdakwa di Bank Sumut.

Saat penandatanganan perjanjian kredit, ke-93 SHGB agunan harusnya sudah dibaliknamakan sesuai ketentuan BTN di beberapa Memo dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) KMK Konstruksi Nomor : 016/SP2K/MDN/ HCLU/I/2014 tanggal 4 Februari 2014, kemudian diaddendum dengan SP2K Nomor :023/SP2K/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.

Isnayanda bilang, sama sekali diabaikan Canakya dan BTN Kantor Cabang Medan. Setelah penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014, besoknya, Canakya menandatangani dan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor: 109/SK/KAYA/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang telah disiapkan Aditya Nugroho.

Kemudian dilampirkan bersama-sama dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 25 Februari 2014 dan Surat Keterangan atau cover note tanggal 27 Februari 2014 yang dibuat notaris Elviera.

Adanya lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 25 Februari 2014 dan cover note tanggal 27 Februari 2014, seolah-olah ke-93 SHGB Asli agunan telah diserahkan Canakya kepada BTN.

Pada Memo Nomor : 224/M/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 juga dinyatakan ke-27 SHGB dari ke-93 SHGB agunan telah dibaliknamakan kepada PT KAYA. Padahal, 79 SHGB asli atas nama PT ACR masih menjadi agunan di Bank Sumut.

Jaksa menegaskan, belum ada satu pun yang dibaliknamakan kepada debitur. Setelah pencairan, Canakya mentransfer Rp 13 miliar ke terdakwa sehingga utang pembayaran jual beli tanahnya lunas.

“Pemberian KMK kepada PT KAYA tidak sesuai prosedur dan penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan, menyebabkan negara rugi Rp 39,5 miliar,” ujar jaksa.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 Jo Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Tersangka BTN punya ilmu kebal

Dugaan korupsi di BTN Cabang Medan senilai Rp 39,5 miliar telah menetapkan tujuh tersangka, tiga di antaranya kini menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

Perkara empat tersangka lain yang semuanya dari pihak BTN, belum dilimpahkan ke pengadilan dengan alasan berkasnya masih perlu dilengkapi. masih melengkapi berkas. Mereka adalah Ferry Sonefille, Agus Fajariyanto, R Dewo Pratoloadji dan Aditya Nugroho.

Takapuna Residence di dalam Kompleks Graha Metropolitan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumut. Tim KJI Sumut Takapuna Residence di dalam Kompleks Graha Metropolitan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumut.

“Berkas keempat tersangka berjalan ke tahap penelitian. Sudah diserahkan dari tim penyidikan ke penuntutan untuk dilakukan penelitian,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Yos Arnold Tarigan saat dikonfirmasi, Kamis (22/9/2022).

Ditanya kenapa begitu lama proses penelitian berkas sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 18 November 2021, Yos bilang, hal ini bagian dari teknik jaksa untuk memaksimalkan pembuktian.

“Prinsipnya semua harus matang, artinya komperhensif dan se-efesien mungkin,” katanya lagi.

Pengamat hukum Ridho Pandiangan meminta penyidik segera merampungkan berkas keempat tersangka dan segera dilimpahkan ke pengadilan demi kepastian hukum. Jangan dilama-lamakan sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

“Setahu saya, keempat orang ini duluan yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi malah mereka yang paling lama berkasnya rampung,” kata Ridho yang juga Wakil Ketua DPC Peradi Medan itu.

Menurutnya, mekanisme pemeriksaan berkas perkara dan penelitian ada jangka waktunya diatur KUHAP yakni Pasal 110 KUHAP.

Kalau tenggang waktu yang diatur sudah habis, segera dilakukan serah terima tersangka dan barang bukti ke pengadilan. Penanganan perkara semua tersangka harus adil dan jangan ada kesan kebal hukum.

“Seharusnya keempat tersangka ini yang duluan disidangkan karena mereka yang berhubungan langsung dengan debitur yakni direktur PT KAYA. Persamaan hak di mata hukum harus dilakukan. Jangan ada kesan, seolah-olah keempat tersangka ini punya ilmu kebal karena berkasnya tak kunjung rampung,” imbuh Ridho.

Keempat tersangka yaitu mantan pimpinan cabang BTN Cabang Medan Ferry Soneville, mantan wakil pimpinan Agus Fajariyanto, Pejabat Kredit Komersial R Dewo Pratolo Adji dan staf analis kredit BTN Cabang Medan Aditya Nugroho.

Saat memberikan keterangan, kepada majelis hakim keempatnya mengaku tidak pernah mendapat sanksi apapun dari BTN. Ferry Sonefille dan Agus Fajariyanto sudah menikmati masa pensiunnya dengan tenang.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui Sekretaris Perusahaan Ari Kurniaman dalam keterangan tertulisnya membenarkan PT KAYA mendapat fasilitas KMK senilai Rp 39,5 miliar.

Kredit diberikan pada 27 Februari 2014 untuk pembangunan proyek perumahan Takapuna Residence di Sunggal, Kabupaten Deliserdang, dengan jaminan pokok 93 sertifikat dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.

Ari menjelaskan, fasilitas KMK digunakan untuk pembangunan rumah di proyek tersebut dan secara proporsional hasil penjualannya telah digunakan untuk membayar kewajiban ke BTN.

Sejumlah unit rumah telah dibangun dan sisa pokok fasilitas pinjaman PT KAYA sudah berkurang lebih dari 50 persen.

“Sisa kredit yang macet sebesar Rp 14,7 miliar karena sudah ada pembayaran pokok sekitar Rp 24 miliar,” katanya.

Kredit menjadi bermasalah karena ada penggelapan 35 sertifikat saat proses baliknama dan pengikatan hak tanggungan. Hal ini membuat kolektibilitas kredit PT KAYA menjadi macet sejak 29 Januari 2019.

“Dalam kasus ini, BTN adalah pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kami melaporkan penggelapan ke kepolisian.
Selain itu, sudah berupaya menyelesaikan permasalahan barang jaminan bank, termasuk menggugat para pihak yang tidak bertanggung jawab,” sebut Ari.

 

Catatan redaksi:

Artikel ini merupakan liputan mendalam yang dilakukan secara bersama oleh Tim KJI Sumut, dengan Kompas.com sebagai salah satunya anggotanya, serta sejumlah organisasi masyarat sipil yaitu SAHdAR, LBH Medan, dan mahasiswa.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini bersumber dari : www.kompas.com.

  • Baca Artikel Menarik Lainnya dari Travelling.Web.id di Google News

  • Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *